 |
| Agen Permainan Games Judi Kartu Poker Online| Poker Keren |
Agen Permainan Games - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mendesak agar Kejaksaan Agung tidak hanya membongkar dugaan korupsi yang melibatkan PT Victoria Sekuritas Indonesia. Namun Kejagung juga diminta membongkar skandal pembelian hak atas piutang (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2003 lalu.
"Kita akan mendorong Jaksa Agung (HM Prasetyo) bongkar setuntas-tuntasnya, termasuk penggelapan aset BPPN lainnya. Jangan hanya beberapa orang yang kebetulan mungkin miliki back-up partai politik besar tidak berani," kata Bambang dalam pesan singkat, Selasa (25/8).
Bambang menyatakan Kejagung harus adil dalam membongkar kasus korupsi, tidak tebang pilih. Karena itu dia menantang Kejagung bisa mengungkap aktor-aktor intelektual di balik korupsi BPPN ini.
"Artinya kalau jaksa agung mau fair seharusnya bongkar semua, siapa-siapa dulu yang dengan murah dengan hangky pangky. Judi Kartu - Jaksa Agung jangan hanya bertindak setengah-setengah, bongkar semua," tutur dia.
Bambang ingin Kejagung juga membongkar dugaan korupsi BPPN, tidak hanya pada PT Victoria Sekuritas. Sekalipun hal itu menyangkut kedekatan dengan kekuasaan.
"Siapapun pengusaha yang dekat dengan kekuasaan sekarang atau tidak dibongkar. Agar Jaksa Agung independen dan clear di dalam membongkar kejahatan, bukan bongkar kejahatan yang di seleksi," tegasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Kejagung melakukan penggeledahan di kantor PT Victoria Sekuritas Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta.
Perkara ini bermula saat sebuah perusahaan bernama PT Adyaesta Ciptatama meminjam sekitar Rp 266 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektar pada akhir tahun 1990. Poker Online - Saat Indonesia memasuki krisis moneter 1998, pemerintah memasukan BTN ke BPPN untuk diselamatkan.
Sejumlah kredit macet kemudian dilelang, termasuk utang Adyaesta. PT Victoria Sekuritas Indonesia Coorporation (VISC) membeli aset itu dengan harga Rp 32 miliar. Seiring waktu, pihak Adyaesta ingin menebus aset tersebut, namun, VSIC menyodorkan nilai Rp 2,1 triliun atas aset itu. Pasalnya, nilai utang tersebut setelah dikalkulasi dengan jumlah bunga dan denda, saat ini sudah bernilai Rp 3,1 triliun.
Pada 2013, Poker Keren - pihak Adyaesta melalui kuasa hukumnya Jhonson Panjaitan kemudian melaporkan VSIC ke Kejaksaan Tinggi DKI atas tuduhan permainan dalam penentuan nilai aset yang dinilai merugikan negara. Saat ini, kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
0 Response to "Poker Online - Soal korupsi BPPN, Komisi III DPR minta Kejaksaan gung tak tebang pilih"
Posting Komentar